Menu

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya

Penyusunan Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI dapat diselesaikan.

Penyusunan Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI dan Badan-badan Peradilan di bawahnya dimaksudkan agar setiap pegawai dalam melaksanakan tugasnya secara profesional, berintegritas dan menjunjung tinggi prinsi-prinsip pelaksanaan tugas pemerintahan yang baik (good governance) dan pergaulan sehari-hari.

Aturan Perilaku ini   telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari kemungkinan masih ada kekurangannya. Demi penyempurnaan Pedoman ini saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan dan efektifitas pelaksanaanya dimasa mendatang.

Atas kerja keras Penyusunan Aturan Perilaku ini, diucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi, dan semoga Pedoman ini dapat diimplementasikan dengan baik dan sungguh- sungguh, dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan Visi dan Misi Mahakamah Agung dan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Jakarta, 16 Januari 2012

 

Sekretaris Mahkamah Agung RI

Nurhadi

 

ATURAN PERILAKU PEGAWAI MAHKAMAH AGUNG RI

 

TUJUAN

 

Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung bertujuan untuk menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya melalui penciptaan tata kerja yang jujur dan transparan sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan hubungan antar pribadi baik di dalam maupun diluar lingkungan Mahkamah Agung

 

NILAI-NILAI DASAR ATURAN PERILAKU PEGAWAI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Transparansi

Akuntabilitas

Kemandirian

Integritas

Profesionalisme

Religiusitas

 

KEWAJIBAN

1.  Mentaati  segala  peraturan   perundang-undangan  dan   peraturan  kedinasan   yang   berlaku khususnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

2.  Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, bersemangat dan bertanggung jawab;

3.  Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada stakeholders Mahkamah Agung menurut bidang tugas masing-masing;

4.  Mengamankan keuangan Negara dengan prinsip efesiensi dan efektifitas dengan melaksanakan penganggaran;

5.  Mentaati ketentuan jam kerja;

6.  Berpakaian rapi dan sopan;

7.  Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap sesama pegawai dan atasan;

8.  Menindaklanjuti setiap pengaduan dan/atau dugaan pelanggaran Aturan Perilaku;

9.  Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;

10. Menjaga nama baik Korps Pegawai dan Institusi Mahkamah Agung.

 

LARANGAN

1.  Melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme;

2.  Melakukan tindakan yang dapat berakibat merugikan stakeholders Mahkamah Agung;

3.  Menjadi simpatisan atau anggota atau pengurus partai politik;

4.  Melakukan kegiatan yang mengakibatkan pertentangan kepentingan (confict of interest);

5.   Melakukan penyimpangan prosedur dan/atau menerima hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai/pejabat yang bersangkutan;

6.  Memanfaatkan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik negara tidak sesuai dengan peruntukannya;

7.  Membuat,  mengkonsumsi,  memperdagangkan  dan  atau   mendistribusikan   segala  bentuk narkotika dan minuman keras dan atau obat-obatan psikotropika dan atau barang terlarang lainnya secara ilegal;

8.  Melakukan perbuatan asusila dan berjudi;

9.  Memanfaatkan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;

 

SANKSI

a. SANKSI MORAL berupa permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis atau pernyataan penyesalan; dan/atau

b.  HUKUMAN DISIPLIN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dalam hal terjadi pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil.

      

       TUJUAN

Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung bertujuan untuk menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya melalui penciptaan tata kerja yang jujur dan transparan sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan hubungan antar pribadi baik di dalam maupun diluar lingkungan Mahkamah Agung

 

 

NILAI-NILAI DASAR ATURAN PERILAKU PEGAWAI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Transparansi

Akuntabilitas

Kemandirian

Integritas

Profesionalisme

Religiusitas

 

KEWAJIBAN

1.  Mentaati  segala  peraturan   perundang-undangan  dan   peraturan  kedinasan   yang   berlaku khususnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

2.  Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, bersemangat dan bertanggung jawab;

3.  Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada stakeholders Mahkamah Agung menurut bidang tugas masing-masing;

4.  Mengamankan keuangan Negara dengan prinsip efesiensi dan efektifitas dengan melaksanakan penganggaran;

5.  Mentaati ketentuan jam kerja;

6.  Berpakaian rapi dan sopan;

7.  Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap sesama pegawai dan atasan;

8.  Menindaklanjuti setiap pengaduan dan/atau dugaan pelanggaran Aturan Perilaku;

9.  Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;

10. Menjaga nama baik Korps Pegawai dan Institusi Mahkamah Agung.

 

LARANGAN

1.  Melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme;

2.  Melakukan tindakan yang dapat berakibat merugikan stakeholders Mahkamah Agung;

3.  Menjadi simpatisan atau anggota atau pengurus partai politik;

4.  Melakukan kegiatan yang mengakibatkan pertentangan kepentingan (confict of interest);

5.   Melakukan penyimpangan prosedur dan/atau menerima hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai/pejabat yang bersangkutan;

6.  Memanfaatkan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik negara tidak sesuai dengan peruntukannya;

7.  Membuat,  mengkonsumsi,  memperdagangkan  dan  atau   mendistribusikan   segala  bentuk narkotika dan minuman keras dan atau obat-obatan psikotropika dan atau barang terlarang lainnya secara ilegal;

8.  Melakukan perbuatan asusila dan berjudi;

9.  Memanfaatkan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;

 

SANKSI

a. SANKSI MORAL berupa permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis atau pernyataan penyesalan; dan/atau

b.  HUKUMAN DISIPLIN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dalam hal terjadi

pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil.

PENGADILAN AGAMA TARAKAN
JL. SEI SESAYAP NO. 1 KEL.KAMPUNG EMPAT
KEC. TARAKAN TIMUR KOTA TARAKAN
TELP : 0551-21003
FAX : 0551-2038585
EMAIL : [email protected]

Go to top