Menu

Tata Cara Pelayanan Informasi

A. Umum

1.   Prosedur pelayanan informasi di pengadilan terdiri dari:

a. Prosedur Biasa; dan

b. Prosedur Khusus.

2.   Prosedur Biasa digunakan dalam hal:

a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;

b. Informasi yang diminta bervolume besar;

c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau

d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau informasi yang secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang rahasia sehingga harus mendapat ijin dan diputuskan oleh PPID.

3.   Prosedur Khusus digunakan dalam hal permohonan diajukan secara langsung  dan informasi yang diminta:

      a. Termasuk dalam kategori yang wajib diumumkan;

      b. Termasuk dalam kategori informasi yang dapat diakses publik dan sudah  tercatat dalam Daftar Informasi Publik dan sudah tersedia (misal: sudah  diketik atau sudah diterima dari pihak atau pengadilan lain);

      c. Tidak bervolume besar (jumlahnya tidak banyak); dan/atau

      d. Perkiraan jumlah biaya penggandaan dan waktu yang dibutuhkan untuk  penggandaan dapat dilakukan dengan mudah.

4.   Alasan permohonan informasi yang dibuat Pemohon tidak dapat dijadikan  alasan untuk menolak pemberian informasi.

5.   Petugas Informasi wajib membantu Pemohon informasi dalam mengajukan  permohonan.

6.   Khusus informasi untuk mendapatkan fotokopi putusan Mahkamah Agung baru   dapat diminta setelah putusan tersebut diterima oleh para pihak yang  berperkara atau setelah 1 (satu) bulan sejak putusan tersebut dikirimkan oleh  Mahkamah Agung ke Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding.

B. Prosedur Biasa

Pelayanan informasi dengan menggunakan prosedur biasa dilakukan sesuai dengan skema alur dalam gambar berikut:

prosedur biasa

1.Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi yang disediakandan memberikan salinannya kepada Pemohon (format Formulir Pemohonan  Model A dalam Lampiran III).

2.Petugas Informasi mengisi Register Permohonan (format Registerdalam Lampiran IV).

3.Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonanPenanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait, apabila informasi yang  diminta tidak termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID.

4.Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepadaapabila informasi yang diminta termasuk informasi yang aksesnya  membutuhkan ijin dari PPID guna dilakukan uji konsekuensi.

5.PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang-Keterbukaan Informasi Publik terhadap permohonan yang disampaikan. 

6.Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan,menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Petugas Informasi, dalam hal  permohonan ditolak (untuk menolak permohonan: format Pemberitahuan  Tertulis Surat Keputusan PPID dalam Lampiran V).

7.Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan,meminta Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait untuk mencari  dan memperkirakan biaya penggandaan dan waktu yang diperlukan untuk  mengandakan informasi yang diminta dan menuliskannya dalam  Pemberitahuan Tertulis PPID Model B dalam waktu selama-lamanya 3 (tiga)  hari kerja serta menyerahkannya kembali kepada PPID untuk ditandatangani,  dalam hal permohonan diterima (untuk memberikan ijin: format Pemberitahuan  Tertulis PPID dalam Lampiran VI).

8.Petugas Informasi menyampaikan Pemberitahuan Tertulisdimaksud butir 6 atau butir 7 kepada Pemohon Informasi selambat-lambatnya  dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak pemberitahuan diterima.

9.Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabilamelihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk    menggandakan atau tidak informasi tersebut.

10.Dalam hal Pemohon memutuskan untuk memperoleh fotokopitersebut, Pemohon membayar biaya perolehan informasi kepada Petugas   Informasi dan Petugas Informasi memberikan tanda terima (Format Tanda     Terima Biaya Penggandaan Informasi dalam Lampiran VII).

11.Dalam hal informasi yang diminta tersedia dalam dokumen elektronik (softcopy),  Petugas Informasi pada hari yang sama mengirimkan informasi tersebutemail Pemohon atau menyimpan informasi tersebut ke alat penyimpanan  dokumen elektronik yang disediakan oleh Pemohon tanpa memungut biaya.

12.Petugas Informasi menggandakan (fotokopi) informasi yang dimintamemberikan informasi tersebut kepada Pemohon sesuai dengan waktu yang termuat dalam Pemberitahuan Tertulis atau selambat-lambatnya dalam jangka   waktu 2 (dua) hari kerja sejak Pemohon membayar biaya perolehan informasi.

13.Pengadilan dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud butirselama 1 (satu) hari kerja apabila diperlukan proses pengaburan informasi dan  selama 3 (tiga) hari kerja jika informasi yang diminta bervolume besar.

14.Untuk pengadilan di wilayah tertentu yang memiliki keterbatasanmengakses sarana fotokopi, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir dapat diperpanjang selama paling lama 3 (tiga) hari kerja.

15.Setelah memberikan fotokopi informasi, Petugas Informasi memintamenandatangani kolom penerimaan informasi dalam Register Permohonan.

 
C. Prosedur Khusus

      Proses pelayanan informasi dengan menggunakan prosedur khusus, mengikuti skema alur dalam gambar berikut:

Prosedur Khusus

1.Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan Pengadilan (format Formulir Pemohonan Model B dalam Lampiran VIII).

2.Petugas Informasi mengisi Register Permohonan (format Registerdalam Lampiran IV). 

3.Petugas Informasi dibantu Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait mencari informasi yang diminta oleh Pemohon dan memperkirakanperolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk pengandaannya.

4.Apabila informasi yang diminta telah tersedia dan tidak memerlukan ijin PPID,   Petugas Informasi menuliskan keterangan mengenai perkiraan biayainformasi dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaannya dalam formulir  permohonan yang telah diisi Pemohon (format Formulir Pemohonan Model B dalam Lampiran VIII).

5.Proses untuk pembayaran, penyalinan dan penyerahan salinankepada Pemohon dalam Prosedur Khusus, sama dengan yang diatur untuk Prosedur Biasa dalam butir 10 sampai dengan butir 15.

6.Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabilamelihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk  menggandakan atau tidak informasi tersebut.

Sumber : SK KMA NOMOR 1 - 144/KMA/SK/1/2011

Kontak yang dapat dihubungi:

telp / Fax : 0551-21003

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PENGADILAN AGAMA TARAKAN
JL. SEI SESAYAP NO. 1 KEL.KAMPUNG EMPAT
KEC. TARAKAN TIMUR KOTA TARAKAN
TELP : 0551-21003
FAX : 0551-2038585
EMAIL : [email protected]

Go to top